Anda Berada di halaman : Berita » Pelaksanaan Diklat PPCKS: Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat PPCKS
 

Layanan Utama

Berita Foto

<a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/129'>Pembukaan Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/130'>Peserta Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/131'>Pembukaan Diklat In Service Learning-2 Program PKB KS/M SMP Prov. Jatim Peserta Th. 2014</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/133'>Peserta IN 1 Prov. Riau mengikuti Kegiatan Pembukaan</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/134'>Kasi SI LPPKS menghadiri Pembukaan Kegiatan Diklat In 1 Prov. Riau</a>
Prev Next

Polling

Seberapa penting pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Pembelajar yang merupakan tindak lanjut hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah?





Pelaksanaan Diklat PPCKS: Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat PPCKS
Kategori : Artikel Oleh : administrator Ditulis : Senin, 16 Mei 2016 Hits : 438

 

Dalam tulisan ini, kita akan membahas setiap tahapan diklat secara lebih komprehensif lagi bagian per bagian satu per satu. Namun demikian, mengingat begitu banyaknya tahapan yang harus dibahas, maka pada artikel ini hanya akan membahas pada salah satu petunjuk teknis saja, yakni Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Selamat Membaca.

 

JUDUL ARTIKEL

Pelaksanaan Diklat PPCKS: Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat PPCKS

FOTO DAN KONTAK EMAIL/WA/HP

 

cahyonosastroprayitno@yahoo.com

WA/HP: 081201756510

PENULIS

Yuli Cahyono / 196807151994031019

Lahir di Magetan, 15 Juli 1968. Pendidikan S2 Jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.

Widyaiswara LPPKS sejak tahun 2009-2016. Widyaiswara Berprestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

KALIMAT INSPIRATIF

AKPK memberi sumbangan besar dan menjadi ‘icon’ yang sangat penting dalam pengembangan metode kediklatan nasional, yang tidak pernah ditemukan dalam diklat-diklat lain di Indonesia (Yoel Yoel Yoel)

PENDAHULUAN

Di Dalam Permendiknas 28 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pemberian pengalaman teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan calon kepala sekolah/madrasah pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, tujuan diklat tersebut bisa kita jabarkan lagi menjadi: 1) untuk mengembangkan potensi kepemimpinan calon kepala sekolah/madrasah; 2) untuk meningkatkan kemampuan manajerial calon kepala sekolah/madrasah; 3) untuk meningkatkan keterampilan supervisi akademik calon kepala sekolah/madrasah, dan 4) untuk meningkatkan penguasaan standar kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

 

Untuk mencapai tujuan diklat seperti digambarkan di atas maka pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah harus terstandar dalam isi dan prosedur pelaksanaannya, efektif dalam pelaksanaan pembelajarannya, dan terukur dengan presisi yang baik dalam pencapaian kompetensinya. Dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah, seorang calon kepala sekolah/madrasah harus menempuh perjalanan selama kurang lebih minimal 3 bulan melalui 3 tahapan, yakni 1) In Service Learning 1; 2) On The Job Learning dan 3) In Service Learning 2. Untuk memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan kegiatan diklat, LPPKS telah menetapkan Standar Operation Procedures (SOP) untuk masing-masing tahapan pelaksaanaan diklat, yakni 1) SOP In Service Learning 1; 2) OP On The Job Learning; 3) SOP In Service Learning 2; dan 4) SOP Proses Pembelajaran.1)

 

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan diklat calon kepala sekolah/madrasah dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan terus menerus ditingkatkan mutunya maka ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah.2) Selain itu, proses diklat yang mencakup beberapa kegiatan pendukung sangat rumit dan teknis membutuhkan petunjuk yang lugas dan tidak ambigu, serta format-format yang harus diisi oleh pelaksana diklat di lapangan. Oleh sebab itu, petunjuk pelaksanaan ini masih dilengkapi lagi dengan beberapa petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, sebagai berikut:

  1. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah;
  2. Petunjuk Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian Calon Kepala Sekolah/madrasah;
  3. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 1;
  4. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan On the Job Learning;
  5. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan In Service Learning 2;
  6. Petunjuk Teknis (Juknis) Penilaian Peserta Diklat.

 

Kita akan membahas setiap tahapan diklat secara lebih komprehensif lagi bagian per bagian satu per satu. Namun demikian, mengingat begitu banyaknya tahapan yang harus dibahas, maka pada artikel ini hanya akan membahas pada salah satu petunjuk teknis saja, yakni Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Selamat Membaca.

 

Tetap Semangat Gembira dan Sehat.

 

PEMBAHASAN

Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni In-Service Learning 1, On-the-Job Learning (OJL), dan In-Service Learning 2. Untuk memudahkan pemahaman tentang alur kegiatan diklat maka silahkan diamati skema di bawah ini.

 

 

Dalam Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Tahun 2013 dinyatakan, bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah diawali dengan penyusunan program diklat.3)  Penyusunan program diklat bukanlah tahapan yang mudah bagi para penyelenggara diklat. Hal ini karena penyusunan program diklat calon kepala sekolah/madrasah harus didasarkan atas hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK)  pada dasarnya adalah sebuah analisis kebutuhan diklat (Trainning Needs Analysis).4) Dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Professional Development Needs Analysis (PDNA). Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) merupakan salah satu komponen penting dalam alur penyiapan calon kepala sekolah/madrasah karena Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) akan memberikan gambaran kondisi awal kompetensi calon kepala sekolah/madrasah kepada penyelenggara diklat, tim penyusun program diklat, Master Trainer (MT) dan masing-masing peserta diklat calon kepala sekolah/madrasah. Perhatikan skema berikut untuk memahami fungsi Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) dalam alur pengembangan program diklat calon kepala sekolah/madrasah:

 

Penyusunan program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah didasarkan atas hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah. Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni 1) analisis individu, 2) analisis tingkat kabupaten/kota/provinsi (analisis umum), dan 3) analisis item. Dari ketiga jenis Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) tersebut akan didapatkan 1) kebutuhan umum peserta diklat dan kebutuhan khusus dari masing-masing peserta diklat berupa 2) analisis individu dan 3) analisis item. Perhatikan skema berikut, akan tampak peranan dari masing-masing bagian Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) dalam diklat calon kepala sekolah/madrasah.5)

 

Analisis di tingkat kabupaten/kota/provinsi menghasilkan kebutuhan umum yang selanjutnya akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menyusun struktur program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan calon kepala sekolah/madrasah. Struktur program diklat yang dimaksudkan di sini adalah struktur program pada In-Service Learning 1. Kebutuhan umum adalah agregat dari kebutuhan diklat seluruh calon kepala sekolah/madrasah yang ada pada satu kabupaten/kota/provinsi. Berikut ini contoh Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) yang menghasilkan kebutuhan umum di satu kabupaten/kota/provinsi:

 

Analisis individu akan menghasilkan kebutuhan khusus dari masing-masing individu calon kepala sekolah/madrasah yang akan menjadi fokus perhatian dalam menentukan strategi pembelajaran, tujuan pembelajaran, perumusan dan pemilihan aktivitas pengalaman belajar pada saat On-the-Job Learning (OJL), misalnya dalam upaya meningkatkan penguasaan kompetensi di sekolah/madrasah magang lain. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan diklat dari masing-masing individu calon kepala sekolah/madrasah yang secara signifikan berbeda satu dengan lainnya. Perhatikan hasil analisis individu berikut ini. Contoh hasil analisis individu Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) yang memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing peserta calon kepala sekolah/madrasah.

 

Analisis individu juga akan menghasilkan kebutuhan khusus, yakni berupa analisis item dari masing-masing individu calon kepala sekolah/madrasah yang akan menjadi fokus perhatian dalam mengidentifikasi faktor-faktor penting sebagai indikator-indikator ketercapaian aktifitas pengalaman belajar pada saat menyusun Rencana Tindak Kepemimpinan (RTK) dari masing-masing individu calon kepala sekolah/madrasah. Analisis item juga memberi nilai ambang batas kelulusan sebesar ≥ 71 per dimensi kompetesni untuk diklat calon kepala sekolah/madrasah dengan menggunakan instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK). Di sinilah Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) memberi sumbangan besar dan menjadi icon yang sangat penting dalam pengembangan metode kediklatan nasional, yang tidak pernah ditemukan dalam diklat-diklat lain di Indonesia. Perhatikan hasil analisis Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) per item berikut yang memberikan informasi tentang pada indikator item mana calon kepala sekolah/madrasah sudah berkembang baik dan mana yang masih kurang dan memerlukan perbaikan, peningkatan, pengembangan dan penguatan kompetensi melalui diklat.

 

 

Sekarang, bagaimana program diklat itu disusun? Pertama, kita perlu bersepakat bahwa kebutuhan umum yang akan dikembangkan menjadi struktur program diklat pada In-Service Learning 1. Kedua, karena kebutuhan umum maka ia harus bersifat umum, terstandar, dan ditetapkan sama secara nasional. Ketiga, dalam hal apa keumuman dan kestandaran itu harus disamakan? Karena struktur program diklat itu harus bersifat umum, terstandar dan sama maka ditetapkan kesamaan itu dalam hal 1) sebaran mata diklat; dan 2) besaran alokasi waktu per mata diklatnya. Sebaran mata diklat ditetapkan berdasarkan 1) hasil kajian akademik terhadap pentingnya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah; 2) hasil kajian akademik terhadap implementasi Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah selama periode 2010-2012. Penetapan pertama terhadap sebaran mata diklat dan besaran alokasinya masing-masing mata diklat adalah kesepakatan Paragon pada tahun 2012.6) Struktur program diklat calon kepala sekolah/madrasah terakhir tahun 2015 adalah: 7)

 

NO

MATA DIKLAT

JUMLAH JAM

A.

UMUM

 

 

1.

2.

Kebijakan  Kemendikbud

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1 JP

1 JP

B.

INTI

 

 

1.

Latihan Kepemimpinan

1.1   Dinamika Kelompok

1.2   Kepemimpinan Spiritual

1.3   Kepemimpinan Kewirausahaan

1.4   Kepemimpinan Pembelajaran

26 JP

 

2.

Manajerial

2.1   Penyusunan Rencana Kerja Sekolah/Madrasah

2.2   Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.3   Pengelolaan Sarana Prasarana

2.4   Pengelolaan Peserta Didik

2.5   Pengelolaan Kurikulum

2.6   Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah

2.7   Teknologi Informasi Komunikasi Dalam Pembelajaran

2.8   Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

2.9   Monitoring dan Evaluasi

23 JP

 

 

 

 

 

 

3.

Supervisi Akademik

8 JP

C.

PENUNJANG

 

 

1

Pembukaan/Penutupan

2 JP

 

2

Orientasi Program

1 JP

 

3

Rencana Tindak Lanjut-Rencana Tindak Kepemimpinan (RTL-RTK)

5 JP

 

4.

Pre Test dan Post Test

2 JP

 

5.

Evaluasi

1 JP

 

Jumlah Total

70 JP

 

Namun demikian, karena Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) ini merupakan instrumen evaluasi diri yang sangat individual dan dinamis dalam ruang dan waktu yang berbeda, maka dalam hal pengembangan program diklat calon kepala sekolah/madrasah masih memungkinkan bagi tim penyusun program diklat untuk melakukan penyesuaian terhadap program diklat pada In-Service Learning 1 dengan catatan: 1) berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah yang dilakukan sehingga tidak mengubah sebaran mata diklat yang sudah ditetapkan; dan 2) dengan demikian penyesuaian terbatas pada besaran alokasi waktu per mata diklatnya. Diperlukan pemahaman di antara para tim penyusun program diklat, bahwa sebagai konsekuensi dari penyesuaian yang dilakukan maka tim penyusun program diklat harus juga melakukan penyesuaian lagi dalam beberapa hal berikut: 1) panduan kegiatan, 2) jadwal kegiatan, 3) modul/bahan ajar per mata diklat, 4) silabus per mata diklat, 5) RPP per mata diklat serta, 6) dan instrumen Pre Test dan Post Test.

 

Sebagai acuan dalam penyusunan program diklat calon kepala sekolah/madrasah AKPK dianalisis dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:8)

  1.  

a)       Prinsip esensialitas. Analisis esensialitas akan menghasilkan kompetensi dasar kepala sekolah/madrasah yang utama (primary) yang selanjutnya akan menjadi materi utama.

b)       Prinsip prioritas. Analisis prioritas akan menghasilkan kompetensi dasar kepala sekolah/madrasah yang menjadi pilihan (optional) yang selanjutnya akan menjadi materi pilihan.

c)       Prinsip fleksibilitas (kombinasi antara materi utama dan materi pilihan). Analisis fleksibilitas akan menghasilkan kompetensi dasar yang utama (primary) yang selanjutnya akan menjadi materi utama namun bukan prioritas untuk calon kepala sekolah/madrasah. Materi utama misalnya RKJM/RKAS. Materi pilihan misalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembelajaran. Materi utama yang bukan prioritas misalnya Unit Produksi dan Jasa Sekolah/Madrasah.

 

Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 telah mengatur pola diklat calon kepala sekolah/madrasah. Pasal 7 ayat (2) mengatur porsi waktu untuk melaksanakan diklat, yakni tatap muka selama minimal 100 jam, dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 bulan. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan diklat diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.9) Tahapan pelaksanaan diklat calon kepala sekolah/madrasah digambarkan dalam skema berikut ini:

 

 

 

Dari skema pelaksanaan diklat di atas dijelaskan, bahwa model dan tahapan diklat calon kepala sekolah/madrasah dikemas dalam 3 tahap dengan model “In-Service Learning 1 On-the Job Learning In-Service Learning 2”. In-Service Learning 1 (IN-1) yaitu pembelajaran melalui kegiatan tatap muka. On-the Job Learning (OJL) adalah pembelajaran di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. Sedangkan In-Service Learning 2 (IN-2) adalah kegiatan tatap muka untuk mempresentasikan dan merefleksikan hasil On the Job Learning. Model ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang terpadu antara aspek pengetahuan kognitif dan pengalaman empirik sesuai dengan karakteristik peserta Diklat sebagai adult learner.10) Menurut Knowless, ada 4 asumsi dasar dari andragogi, yakni konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi terhadap belajar.

 

Diklat calon kepala sekolah/madrasah menggunakan metode experiential learning. Adapun jenisnya antara lain dinamika kelompok (Outbound), curah pendapat, studi kasus, kunjungan, refleksi diri, praktik, magang, bekerja, diskusi kelompok dan kelas, simulasi, penugasan individual dan kelompok, bermain peran, shadowing, dan sebagainya.11)

 

Dalam hal standarisasi atas isi, materi, bahan ajar, silabus, dan RPP, LPPKS telah mengembangkan 11 buah paket pembelajaran berupa bahan pembelajaran, yang dilengkapi dengan silabus dan RPP, yaitu:12)

1)       Kepemimpinan;

2)       Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAS);

3)       Pengelolaan Keuangan Sekolah/Madrasah

4)       Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

5)       Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah;

6)       Pengelolaan Peserta Didik

7)       Pengelolaan Kurikulum

8)       Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran

9)       Monitoring dan Evaluasi

10)   Supervisi Akademik

11)   Pengelolaan Kegiatan Produksi dan Jasa Sekolah/Madrasah

PENUTUP

Secara keseluruhan, pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah kita ini tidak mudah dan jauh berbeda dengan diklat-diklat yang pernah ada. Diperlukan pemahaman dan pengalaman yang baik dan komprehensif untuk bisa menyelenggarakan diklat ini dengan akurasi dan presisi yang tepat. Tapi bagaimanapun juga ini sebuah upaya yang bisa kita tempuh untuk melahirkan generasi baru kepala sekolah/madrasah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

1)       Kemdiknas. 2010. Pedoman Permendiknas 28 Tahun 2010. Kemdiknas. Jakarta.

2)       LPPKS. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah. LPPKS: Karanganyar.

3)       LPPKS. 2013. Petunjuk Teknis Penyusunan Program Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. LPPKS: Karanganyar.

4)       PM Marpaung dan Giri Saptoaji. 2006. Pendekatan Makro Dalam Analisis Kebutuhan Diklat. LAN: Jakarta. Hal. 8.

5)       LPPKS. 2011. Workshop Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK). LPPKS: Lor Inn, Karanganyar.

6)       LPPKS. 2012. Rapat Koordinasi Internal LPPKS. LPPKS: Paragon, Karanganyar.

7)       LPPKS. 2014. Panduan Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Prodep. LPPKS: Karanganyar.

8)       AusAid. 2010. Workshop Unit of Learning (UoL) Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. AusAid: Century Park, Jakarta.

9)       Kemdiknas. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Kemdiknas. Jakarta.

10)   Bambang Sugema dan Sugiyanti Sutopo. 2006. Psikologi Belajar Orang Dewasa. LAN: Jakarta. Hal. 10

11)   Kemdiknas. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah. Kemdiknas. Jakarta.

12)   LPPKS. 2013. Revisi Bahan Pembelajaran Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah. LPPKS: Sahid Jaya, Karanganyar.