Anda Berada di halaman : Berita » REFORMASI BIROKRASI, MELAYANI SEMUA DENGAN AMANAH
 

Layanan Utama

Berita Foto

<a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/129'>Pembukaan Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/130'>Peserta Diklat IN 1 Prov. Sumatera Barat</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/131'>Pembukaan Diklat In Service Learning-2 Program PKB KS/M SMP Prov. Jatim Peserta Th. 2014</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/133'>Peserta IN 1 Prov. Riau mengikuti Kegiatan Pembukaan</a> <a href='http://lppks.kemdikbud.go.id/berita_foto/134'>Kasi SI LPPKS menghadiri Pembukaan Kegiatan Diklat In 1 Prov. Riau</a>
Prev Next

Polling

Seberapa penting pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Pembelajar yang merupakan tindak lanjut hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah dalam upaya meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah?





REFORMASI BIROKRASI, MELAYANI SEMUA DENGAN AMANAH
Kategori : LPPKS News Oleh : administrator Ditulis : Kamis, 02 Maret 2017 Hits : 64

Birokrasi dalam berbagai sektor seringkali menjadi penghambat jalannya aktivitas yang mengakibatkan suatu pekerjaan menjadi tidak efisien, tidak efektif, tidak profesional, tidak berkualitas, dan penuh dengan praktik-praktik KKN. Ini pernah menjadi isu sehari-hari era orde baru, bahkan sekarang pun masih terdengar samar. Gaung reformasi birokrasi yang sudah mulai dilontarkan sejak pemerintahan Susiloo Bambang Yudhoyono sudah cukup mengubah sikap dan perilaku para penyelenggara negara, meskipun belum sepenuhnya dilakukan.

Kemendikbud (saat itu Kemendiknas) pada tahun 2009 telah berupaya melakukan pembaruan-pembaruan dan perubahan-perubahan mendasar dalam menjalankan sistem tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan nasional guna meningkatkan layanannya kepada masyarakat, baik kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, mau pun tenaga kependidikan selaku pemangku kepentingan utama.

Kebijakan-kebijakan strategis telah dilakukan oleh Kemendikbud yang meliputi penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana dan penataan sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan Kemendikbud menjadi lembaga (kementerian) yang bebas KKN, profesional, efisien, efektif, dan berkualitas.

Pada akhir tahun 2010, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatue Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map (peta jalan) Reformasi Birokrasi 2010 - 2014, Kemendikbud bertekad untuk melanjutkan reformasi birokrasi yang telah berjalan sejak 2009 dengan sungguh-sungguh.   

'Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif' merupakan visi Kemendikbud yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010 - 2014. Visi tersebut bisa dicapai dengan 'Misi 5K' yakni Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Kepastian. Sehingga bisa dikatakan bahwa misi tersebut merupakan arah kebijakan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbudagar masyarakat Indonesia secara bertahap dan sistemastis memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan amanat kosntitusi.

Dengan motto " Melayani Semua dengan Amanah" diharapkan dapat menjiwai Kemendiknas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan layanan prima pendidikan sesuai tata nilai pegawai Kemendiknas yakni amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.