Penyusunan Perangkat Diklat Penguatan Kepala Sekolah Tahun 2020 Tahap 2

Penyusunan Perangkat Diklat Penguatan Kepala Sekolah Tahun 2020 Tahap 2

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 5 hari, dari tanggal 17 s.d. 21 Februari 2020 bertempat di Hotel Lorin Solo, dengan peserta terdiri dari unsur pejabat, staf, widyaiswara, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan pengembang SIM. Instansi terundang adalah Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, PPPPTK, LPPKSPS, dinas pendidikan, dan Phicos. Sebagai Narasumber pada adalah Dr. Muhammad Qudrat Wisnu Aji, M.Ed., Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed., serta Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Penyusunan Perangkat Diklat Penguatan Kepala Sekolah Tahun 2020 Tahap 1 sebelumnya.

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah melakukan finalisasi perangkat diklat penguatan kepala sekolah untuk tahun 2020 dan membuat draft pedoman diklat calon kepala sekolah, sehingga pada akhir kegiatan diharapkan terdapat perangkat diklat baru, antara lain pedoman, modul, daftar pengajar diklat, fitur SIM Diklat/LMS, perangkat bimtek penyegaran pengajar diklat, anggaran diklat, dan data peserta sasaran tahun 2020. Selain itu diharapkan terdapat draft pedoman diklat calon kepala sekolah.

Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu kepala sekolah wajib menguasai keterampilan cara berfikir tingkat tinggi (HOTS) dan lima dimensi kompetensi sebagaimana termuat dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007. Hal ini sejalan dengan tugas pokok kepala sekolah (kepala satuan pendidikan) sebagaimana PP nomor 19 tahun 2017 pasal 15 ayat 1 butir b pasal 54 ayat 1 beban kerja kepala satuan pendidikan sepenuhnya untuk pelaksanaan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Kewajiban guru calon Kepala Sekolah untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebelum menjabat sebagai Kepala Sekolah telah diatur sejak tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Pasal 6. Pada kenyataannya, masih banyak Kepala Sekolah menduduki jabatannya tanpa melalui Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, sehingga kualifikasi dan kompetensi mereka tidak sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.

Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, menyatakan bahwa salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi calon kepala sekolah harus memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah. Bagi Kepala yang sedang aktif dan diangkat sebelum diundangkannya Permendikbud No 6 tahun 2018 tertanggal 9 April 2018, dan belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Dirjen GTK Nomor: 19998/B.B1.3/Gt/2018 Tentang Tata Kelola Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah point 4 menyatakan bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, namun belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah, tetap mendapatkan haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Tetapi kepala sekolah tersebut tetap harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah.

Jumlah kepala sekolah di seluruh wilayah Indonesia tercatat sejumlah 311.933 orang. Adapun kepala sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepala Sekolah sampai dengan Januari 2020 sebesar 56%. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 18356 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, menyatakan bahwa pelatihan penguatan kepala sekolah diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan.

Selama pelaksanaan diklat penguatan kepala sekolah di tahun 2019 telah dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan diklat penguatan kepala sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi tersebut, didapatkan rekomendasi diklat penguatan kepala sekolah pola on in on. Kegiatan Persiapan Diklat Penguatan Kepala Sekolah Tahun 2020 telah dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Perangkat Diklat Penguatan Kepala Sekolah Tahun 2020.

Share this Post: