PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI PENGAWAS SEKOLAH

Sebanyak 330 pengawas sekolah dari Provinsi Riau (12 kabupaten), Sumatera Selatan (17 kabupaten ), dan Sulawesi Utara (14 kabupaten), telah dan akan mengikuti kegiatan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Pengawas Sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS di masing-masing provinsi sasaran kegiatan dengan pola In-On-In, dimulai sejak tanggal 12 September hingga 08 November 2017 dengan jumlah jam 64 JP.

Kegiatan In Service Learning 1 mulai tanggal 12 - 18 September 2017 ( Provinsi Riau), 23 - 29 September 2017 (Prov. Sumatera Selatan), 2 - 8 Oktober 2017 ( Prov. Sulawesi Utara). Kegiatan On The Job Learning dilaksanakan mulai 11 - 13 Oktober 2017 ( Prov. Riau), 18 - 20 Oktober 2017 (Prov. Sumatera Selatan), 23 - 25 Oktober 2017 (Prov. Sulawesi Selatan). Sedang untuk kegiatan In Service Learning 2, berturut-turut untuk Prov. Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Utara adalah tanggal 30 Oktober - 1 November, 2 - 4 November, dan 6 - 8 November2017.

Dalam sambutanya ketika membuka kegiatan di Palembang, Kepala LPPKS Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd. mengajak semua peserta untuk aktif dalam meningkatkan kompetensinya, karena pengawas sekolah merupakan jenjang karier yang paling tinggi dari seorang guru. Beliau juga berpesan kepada para peserta untuk mengaplikasikan kompetensi yang didapat dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas sekolah binaanya. Dengan meningkatnya kompetensi pengawas sekolah, diharapkan kulitas pendidikan akan terus lebih baik.

Pelaksanaan peran tugas penting pengawas perlu didasarkan pada kemampuan dan kompetensi yang memenuhi syarat sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah (SKPS). Sehubungan dengan profesi pengawas sekolah yang berkembang dari waktu ke waktu, maka kompetensinya pun harus selalu ditingkatkan.

Oleh karena itu, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Pengawas Sekolah menjadi prioritas pemerintah dimana dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Untuk merealisasikan amanah undang-undang sebagaimana dimaksud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengembangkan dan melaksanakan program peningkatan kompetensi bagi semua pengawas sekolah.

Mengawali program tersebut, telah dilakukan pemetaan kompetensi pengawas sekolah yang diperoleh dari data Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS). Hasil UKPS tersebut menggambarkan kondisi objektif pengawas sekolah dalam wujud profil kompetensi pengawas sekolah serta kebutuhan peningkatan kompetensi, meskipun nilai UKPS sendiri baru merupakan bukti kompetensi pada ranah kognitif/pengetahuan.

Secara umum, Program PKB PS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya. Adapun tugas profesi dimaksud terkait kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki dan disyaratkan bagi pengawas sekolah sehingga memiliki kinerja yang baik sebagai seorang pengawas profesional bagi satuan pendidikan binaannya.

Sedangkan secara khusus, Program PKB PS bertujuan agar pengawas sekolah mampu:

1. menunjukkan kemampuannya sebagai pengawas sekolah profesional dalam melaksanakan supervisi akademik;
2. menunjukkan kemampuannya sebagai pengawas sekolah profesional dalam melaksanakan supervisi manajerial;
3. menunjukkan kemampuannya sebagai pengawas sekolah profesional dalam melaksanakan evaluasi pendidikan;
4. menunjukkan kemampuannya sebagai pengawas sekolah profesional dalam melaksanakan penelitian pengembangan;
5. memiliki kemauan untuk terus belajar mengembangkan potensi dirinya.

Materi umum dalam In-1 PKB PS ini adalah Kebijakan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, Penguatan Pendidikan Karakter (PKK), Penilaian Hasil Belajar (PHB), Pendidikan Inklusif, Perlindungan, dan Kesejahteraan Anak (PIPKA). Sedangkan materi pokoknya adalah Penadalaman Modul.

Kegiatan IN-1 ini diharapkan peserta dapat menerima bekal pengetahuan yang akan digunakan pada saat ON atau praktek di lapangan. (nh/admin)

Share this Post: